Gubernur (Jepang)
Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (Januari 2021)
.mw-parser-output .hidden-begin{box-sizing:border-box;width:100%;padding:5px;border:none;font-size:95%}.mw-parser-output .hidden-title{font-weight:bold;line-height:1.6;text-align:left}.mw-parser-output .hidden-content{text-align:left}klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan.
Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris.
Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia.
Jangan menerjemahkan teks yang berkualitas rendah atau tidak dapat diandalkan. Jika memungkinkan, pastikan kebenaran teks dengan referensi yang diberikan dalam artikel bahasa asing.
Setelah menerjemahkan, ((Translated|en|都道府県知事)) harus ditambahkan di halaman pembicaraan untuk memastikan kesesuaian hak cipta.
Untuk panduan lebih lanjut, lihat Wikipedia:Terjemahan.
Artikel ini sebagian besar atau seluruhnya berasal dari satu sumber. Diskusi terkait dapat dibaca pada the halaman pembicaraan. Tolong bantu untuk memperbaiki artikel ini dengan menambahkan rujukan ke sumber lain yang tepercaya.
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang |
Di Jepang, gubernur (知事, chiji) adalah eksekutif peringkat tertinggi di prefektur.[1]
Gubernur dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun. Gubernur tunduk pada recall Referendum. Di setiap prefektur, antara satu dan empat wakil gubernur ditunjuk oleh gubernur dengan persetujuan majelis prefektur. Dalam hal gubernur meninggal, cacat, atau mengundurkan diri, salah satu wakil gubernur menjadi gubernur atau pelaksana tugas gubernur.
Kandidat harus warga negara Jepang dan berusia minimal 30 tahun.[2]
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]- Daftar Gubernur Sekarang
- Daftar gubernur berdasarkan prefektur
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Pemerintah Jepang#Struktur Pemerintah Daerah
- ^ Atsuro, Sasaki (May 2014). "Local Self-Government in Japan" (PDF). Ministry of Internal Affairs and Communications. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2023-02-15. Diakses tanggal 2022-01-27.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).
