Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

Intisari agensi
Dibentuk	26 Oktober 1999 (1999-10-26)
Jenis	Ministry
Bidang kuasa	Pemerintah Indonesia
Ibu pejabat	Gedung Mina Bahari I 5th Floor Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110 Jakarta, Indonesia
Menteri bertanggungjawab	Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan
Laman sesawang	kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (disingkat KKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan.

Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja. Jawatan tersebut kini dipegang oleh Sakti Wahyu Trenggono pada 23 Disember 2020.

Sejak zaman reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa, dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.^[1]

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tidak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan, dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik dari segi jenis mahupun potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut, dan pantai, tenaga ("energi") non konvensional, dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak, dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan, dan perikanan seperti pelancongan berasaskan laut, industri maritim, khidmat angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.^[1]

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.^[1]

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.^[1]

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan.^[1]

Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan
4. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Kelautan, dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010^[2]:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Inspektorat Jenderal
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
12. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik
13. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dan Hubungan Antar Lembaga
14. Staf Ahli Bidang Ekologi, dan Sumber Daya Laut

• Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia
• Kementerian Indonesia

• Laman web rasmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Templat:Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

l b s Kementerian Indonesia
Kementerian koordinator	Sekretariat Negara  · Perencanaan Pembangunan Nasional Koordinator Bidang Kemaritiman Perhubungan  · Kelautan dan Perikanan  · Energi dan SDM  · Pariwisata Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dalam Negeri · Luar Negeri  · Pertahanan · Hukum dan HAM  · Komunikasi dan Informatika  · Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Koordinator Bidang Perekonomian Keuangan  · Badan Usaha Milik Negara  · Koperasi dan UKM  · Perindustrian  · Perdagangan  · Ketenagakerjaan · Lingkungan Hidup dan Kehutanan  · Agraria dan Tata Ruang  · Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  · Pertanian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agama  · Kesehatan · Sosial  · Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  · Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  · Pemuda dan Olahraga  · Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lembaga setingkat kementerian	Kejaksaan Agung  · Sekretariat Kabinet  · Tentara Nasional Indonesia  · Kepolisian Negara Republik Indonesia  · Badan Intelijen Negara  · Kantor Staf Presiden  · Badan Ekonomi Kreatif  · Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Templat:Indo-stub

l b s Kementerian Indonesia
Kementerian koordinator	Sekretariat Negara  · Perencanaan Pembangunan Nasional Koordinator Bidang Kemaritiman Perhubungan  · Kelautan dan Perikanan  · Energi dan SDM  · Pariwisata Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dalam Negeri · Luar Negeri  · Pertahanan · Hukum dan HAM  · Komunikasi dan Informatika  · Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Koordinator Bidang Perekonomian Keuangan  · Badan Usaha Milik Negara  · Koperasi dan UKM  · Perindustrian  · Perdagangan  · Ketenagakerjaan · Lingkungan Hidup dan Kehutanan  · Agraria dan Tata Ruang  · Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  · Pertanian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agama  · Kesehatan · Sosial  · Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  · Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  · Pemuda dan Olahraga  · Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lembaga setingkat kementerian	Kejaksaan Agung  · Sekretariat Kabinet  · Tentara Nasional Indonesia  · Kepolisian Negara Republik Indonesia  · Badan Intelijen Negara  · Kantor Staf Presiden  · Badan Ekonomi Kreatif  · Badan Pembinaan Ideologi Pancasila