Bagian dari seri artikel mengenai
Sejarah Jepang
Periode Paleolitik sebelum 14.000 SM Jōmon 14.000–300 SM Yayoi 300 SM – 250 M Kofun 250–538 Asuka 538–710 Nara 710–794 Heian 794–1185 Kamakura 1185–1333 Restorasi Kemmu 1333–1336 Muromachi (Ashikaga) Nanboku-chō Sengoku 1336–1573 Azuchi–Momoyama Perdagangan dengan Nanban 1568–1603 Edo (Tokugawa) Sakoku Persetujuan Kanagawa Bakumatsu 1603–1868 Meiji Perang Boshin Restorasi Perang Sino-Jepang Pertama Pemberontakan Boxer Perang Rusia-Jepang 1868–1912 Taishō Perang Dunia I Gempa Besar Kantō 1912–1926 Shōwa Krisis keuangan Militerisme Perang Pasifik Pendudukan Keajaiban Ekonomi Pascapendudukan Gelembung ekonomi 1926–1989 Heisei Dekade Kerugian Gempa bumi besar Hanshin Gempa besar Jepang Timur 1989–2019 Reiwa Pandemi virus korona (Dampak keuangan) 2019–sekarang
Topik Mata uang Gempa bumi Ekonomi Pendidikan Kekaisaran Historiografi Militer Angkatan Laut Pascaperang
Istilah Garis waktu
l b s

Zaman Meiji (明治code: ja is deprecated , Meiji) (25 Januari 1868 - 30 Juli 1912) adalah salah satu nama zaman pemerintahan kaisar Jepang sewaktu Kaisar Meiji memerintah Jepang, sesudah tahun Keiō (慶応code: ja is deprecated ) dan sebelum zaman zaman Taishō (大正code: ja is deprecated ). Ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo.

Pada 3 Februari 1867, Putra Mahkota Mutsuhito yang waktu itu berusia 15 tahun naik tahta untuk menggantikan ayahnya, Kaisar Kōmei. Nama zaman semasa Kaisar Meiji disebut zaman Meiji. Restorasi Meiji yang terjadi 1868 mengakhiri kekuasaan feodal Keshogunan Tokugawa.

Kebijakan dasar pemerintah Meiji dinyatakan dalam Sumpah Tertulis Lima Pasal tahun 1868. Isinya berupa pernyataan umum pemimpin Meiji dengan maksud mendorong moral dan dukungan keuangan bagi pemerintah yang baru. Isi kelima pasal tersebut ditafsirkan berbeda-beda, tetapi intinya kurang lebih adalah:

1. Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua persoalan penting dimusyawarahkan bersama
2. Semua kalangan, atas dan bawah, harus bersatu dalam menjalankan urusan negara.
3. Rakyat biasa, begitu pula pejabat pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini sehingga mereka tidak bosan.
4. Kebijakan lama yang buruk ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
5. Pengetahuan harus dicari hingga ke seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.

Pemerintah Meiji memberi jaminan kepada kekuatan-kekuatan asing bahwa negaranya akan mematuhi perjanjian yang dibuat Keshogunan Tokugawa, dan menyatakan dirinya negaranya akan mematuhi hukum internasional.

Setelah penghapusan sistem domain, daimyo secara sukarela menyerahkan tanah kepemilikan dan catatan sensus mereka. Para daimyo mendapat tugas baru sebagai gubernur. Pemerintah pusat menanggung pengeluaran daerah dan membayar gaji samurai. Sistem domain (han) diganti menjadi sistem prefektur pada 1871, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Pejabat dari bekas Domain Satsuma, Domain Chōshū, Domain Tosa, dan Domain Hizen ditugaskan mengisi pos-pos kementerian.

Media tentang era Meiji di Wikimedia Commons

• (Jepang) Foto-foto Meiji Taisho 1868-1926