Pegawai negeri atau pegawai negeri sipil (bahasa Inggris: civil servant, bahasa Belanda: ambtenaar) adalah orang yang dipekerjakan memiliki syarat tertentu oleh lembaga pemerintah untuk menduduki jabatan pemerintahan bakal memberikan pelayanan publik. Sebagai profesi, pegawai negeri merupakan jabatan yang ditempuh melalui jenjang karier dan bukan berdasarkan pemilihan umum yang melibatkan suara rakyat. Pegawai negeri didefinisikan secara berbeda di berbagai negara dan bisa saja tidak mencakup personel militer di negara tersebut.^[1]

Pada mulanya, para pegawai negeri merupakan orang-orang yang dipilih untuk melayani raja atau kaisar.^[2] Pamong praja meritokratis yang modern berawal dari ujian kenegaraan yang diselenggarakan pada periode kekaisaran Tiongkok.^[3] Ujian kenegaraan yang berdasarkan merit atau prestasi dirancang untuk memilih pejabat administrasi terbaik untuk menjalankan birokrasi negara.^[4] Sistem ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan budaya pada zaman kekaisaran Tiongkok dan secara langsung bertanggung jawab atas terciptanya kelas birokrat-cendekiawan, terlepas dari silsilah keluarga mereka.^[5]

Di Amerika Serikat, pegawai negeri didefinisikan sebagai "segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam uniformed services. Pada awal abad ke-19, berdasarkan spoils system, semua birokrat tergantung pada politisi yang terpilih dalam pemilu. Hal tersebut diubah dalam Undang-undang Reformasi Pegawai Negeri Pendleton tahun 1883, dan saat ini seluruh pegawai negeri di Amerika Serikat ditunjuk dan direkrut berdasarkan keahliannya, meski pada pegawai negeri tertentu seperti kepala misi diplomatik dan agen-agen eksekutif diisi oleh orang-orang yang ditunjuk secara politis.

Di Britania Raya, pegawai negeri tergabung dalam British Civil Service (Pamong Praja Inggris). Pegawai negeri di Britania Raya adalah pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian mereka, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Pegawai negeri di Britania Raya harus netral dan dilarang terlibat dalam kampanye politik; meski dalam praktiknya netralitas tersebut kadang masih dipertanyakan.

Negara-negara lain memiliki sistem yang bervariasi. Misalnya di Prancis, seluruh pegawai negeri adalah pekerja karier seperti halnya di Britania Raya, meski menteri memiliki wewenang yang cukup besar untuk menunjuk posisi-posisi senior berdasarkan simpati politis. Di Jerman, sebagaimana di Amerika Serikat, dibedakan secara jelas antara jabatan politik dan jabatan karier.

Beberapa pekerja sektor publik tidak digolongkan dalam pegawai negeri. Pada kebanyakan negara, anggota angkatan bersenjata misalnya, tidak dikelompokkan sebagai pegawai negeri. Di Britania Raya, pekerja National Health Service dan aparat pemerintah daerah bukan termasuk pegawai negeri.