Yunani
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Yunani
Undang-Undang Dasar Sejarah Undang-Undang Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala negara Presiden (daftar): Katerina Sakellaropoulou Departemen Kepresidenan Pemerintah Perdana Menteri (daftar): Kyriakos Mitsotakis Kabinet: Kyr. Mitsotakis
Legislatif Ketua: Konstantinos Tasoulas Presidium Konferensi Presiden Komite Parlemen Daerah pemilihan Pembagian
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Khusus Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Administrasi Mahkamah Audit
Pembagian administratif Daerah administratif Munisipalitas
Pemilihan umum Partai politik Pemilihan umum terakhir: Parlemen: 2015 (September) 2019 2023 Daerah: 2014 2019 2023 Eropa: 2009 2014 2019 Referendum: 1973 1974 2015
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Luar Negeri: Nikos Dendias Daftar perwakilan diplomatik Yunani Daftar perwakilan diplomatik di Yunani KYSEA Hubungan Internasional Paspor Persyaratan visa Politik di Uni Eropa
Negara lainnya Atlas
l b s

Parlemen Yunani memegang tanggung jawab legislatif dalam kerangka kerja negara, bagian penting dalam berjalannya parlementer tersebut (dalam demokrasi liberal apa pun) adalah pembentukan dan pelaksanaan komite Parlemen dalam segala macam keputusan negara. Terdapat beberapa jenis komite dalam Parlemen Yunani.

Komite tetap adalah komite utama yang terkait dengan Parlemen Yunani. Komite tetap dibentuk dan disusun pada setiap awal sidang Parlemen dengan arahan Ketua Parlemen untuk memproses dan memeriksa usul suatu rancangan perundang-undangan. Berdasarkan amendemen Undang-Undang Dasar dan Tata Tertib, komite tetap bebas melakukan pekerjaan yang bersifat legislatif dan mengontrol parlemen. Terdapat enam komite tetap dalam Parlemen Yunani, yaitu:

• Komite Tetap Bidang Kebudayaan dan Pendidikan.
• Komite Tetap Bidang Pertahanan dan Luar Negeri.
• Komite Tetap Bidang Ekonomi.
• Komite Tetap Bidang Sosial.
• Komite Tetap Bidang Administrasi Publik, Ketertiban Umum, dan Keadilan.
• Komite Tetap Bidang Produksi dan Perdagangan.

Komite khusus dibentuk oleh Ketua Parlemen berdasarkan usul Pemerintah untuk rancangan undang-undang baru yang akan disahkan. Komite khusus akan meneliti dan menganalisis rancangan undang-undang tersebut dan ketika komite telah membuat keputusan akhir terkait rancangan undang-undang tersebut, maka masa jabatan mereka telah berakhir.

Komite khusus tetap adalah komite khusus yang dibentuk pada awal setiap sidang Parlemen baru. Tidak seperti komite khusus yang dibentuk untuk meneliti rancangan undang-undang tertentu, komite tersebut memiliki jangka waktu keberadaan yang tetap dan bersifat permanen. Terdapat empat komite khusus tetap dalam Parlemen Yunani, yaitu:

• Komite Khusus Tetap Bidang Diaspora Yunani
• Komite Khusus Tetap Bidang Kelembagaan dan Transparansi
• Komite Khusus Tetap Bidang Pengkajian Teknologi
• Komite Khusus Tetap Bidang Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia

Komite internal Parlemen dibentuk pada awal setiap sidang Parlemen dan menangani isu-isu internal tentang cara kerja Parlemen dan meneliti jalannya Parlemen. Terdapat empat komite internal Parlemen, yaitu:

• Komite Bidang Tata Tertib Parlemen.
• Komite Bidang Keuangan Parlemen.
• Komite Bidang Perpustakaan Parlemen.
• Komite Bidang Hubungan Luar Negeri Parlemen.

Komite investigasi dibentuk untuk mengkaji isu-isu khusus berkaitan dengan kepentingan umum (seperti penyelidikan hal-hal terkait masalah korupsi besar yang memerlukan perhatian Parlemen), berdasarkan usulan seperlima dari total jumlah Anggota Parlemen (60 Anggota Parlemen) dan pemungutan suara sidang paripurna Parlemen.