Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota^[1].

Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk dengan keputusan Jaksa Agung.

Kejaksaan negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serts mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum^[2].

l b s Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Jaksa Agung ST Burhanuddin Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi
Organisasi	Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri
Unsur pembantu pimpinan	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Unsur penunjang tugas dan wewenang	Badan Pendidikan dan Pelatihan

1. ^ https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/16/133003069/pengadilan-negeri-tugas-fungsi-dan-wewenangnya?page=all
2. ^ http://klinikhukum.unhas.ac.id/pages_klinik-9-kejaksaan-tinggi-sulawesi-selatan.xhtml